 |
| Gambar : unisbank.ac.id |
Nama : Muhammad Nazir
Oleh: Yuli Ardiansyah dan M. Agus Khoirul Wafa
Nim : 1309200140059
MK : Pengantar Manajemen Kebencanaan
Kelas A/Angkatan IV Oleh: Yuli Ardiansyah dan M. Agus Khoirul Wafa
Bencana erupsi gunung berapi yang terjadi di yogyakarta telah memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Efeknya berdampak pada aspek ekonomi, mental, pendidikan, kesehatan dan spritual. Salah satu daerah yang terkena erupsi gunung merapi adalah yang terjadi dikecamatan cangkringan Kabupaten Sleman yang mengakibatkan 2.271 rumah warga dan 239 infrastruktur rusak berat akibat letusan gunung Merapi.
Erupsi gunung berapi juga telah menyebabkan kerugian yang mencapai Rp. 5 trilliun, dari sektor ekonomi kerugian mencapai Rp.726,85 milliar Hal ini juga mengakibatkan lumpuhnya mata pencaharian warga.Karena Menurut data dinas Penanaman Modal P2KPM Kecamatan Sleman bahwa daerah cakringan menjadi daerah sentral industri kecil yang dikelola oleh masyarakat.
Sehingga ketika terjadinya bencana erupsi gunung berapi masyarakat banyak yang kehilangan harta benda dan modal usahanya Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi bagi warga cakringan yang tinggal di daerah lereng gunung merapi harus di mulai dengan sektor yang dapat menghidupkan kembali aktifitas produksi masyarakat dalam hal membangun industri kecil dan industri rumah tangga.
Pemulihan faktor ekonomi masyarakat di daerah cangkringan Kabupaten Sleman dapat dilakukan salah satunya dengan cara pemberian modal usaha yang berupa modal untuk masyarakat untuk membangun UMKM yang nantinya dapat memulihkan ekonomi masyarakat.
Dalam hal ini lembaga keuangan memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan harus memiliki cara-cara strategis untuk pemulihan ekonomi masyarakat agar bantuan yang diberikan tidak hanya tepat sasaran tapi juga akan mempercepat percepatan ekonomi warga yang tinggal disekitar lereng gunung berapi.
Mengacu pada kebijakan Bank indonesia selaku otoritas perbankan di indonesia ketika terjadi gempa di yogyakarta tahun 2006., banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk pemulihan ekonomi melalui usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM). Diantara kebijakannya antara lain penetapan kualitas kredit dari Bank umum kepada sektor UMKM.
UMKM Harus didukung dengan kemudahan dalam kepengurusan izin usaha. para pelaksana kebijakan perlu memahami bahwa UMKM merupakan pelaku ekonomi yang kabanyakan ada di pedesaan. pemerintah juga diharapkan mampu melakukan terobosan baru dalam meningkatkan kebijakan terhadap UMKM.pada tahun 2007 pemerintah telah membuat terobosan dengan melakukan restrukturisasi utang senilai Rp. 17,9 triliun bagi sejumlah 1.470.692 UMKM di seluruh indonesia.
kebijakan ini tentu sangat membantu bagi UMKM yang terbelenggu dengan catatan buruk kredit. kebijakan ini akan sangat membantu bagi pengembangan usaha. ada tiga manfaat dari kebijakan tersebut antara lain adalah bagi UMKM akan terlepas dari daftar hitam penunggak kredit macet.
Bagi perbankan, catatan kredit macet dapat dihapus dari neraca perbankan dan yang terakhir bagi masyarakat akan dapat meningkatkan pergerakkan sektor rill yang selama ini jadi belenggu bagi UMKM. kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini sangat berguna bagi masayarakat yang ada di daerah erupsi gunung berapi sehingga mereka mendapatkan modal usaha dalam membangun industri rumahan melalui UMKM.
http://dppm.uii.ac.id/dokumen/prosiding/4d_Artikel_yuli.pdf.dppm.uii.ac.id.pdf